Profil LKK

  • Lembaga kerjasama dan kewirausahaan yang selanjutnya disebut LKK merupakan unsur pelaksana akademik di universitas yang bertugas merencanakan, melaksanakan, memantau (controling), dan mengevaluasi kerjasama proses pembelajaran dan atau kewirausahaan yang dilaksanakan oleh sivitas akademik di tingkat universitas, fakultas, pusat studi, dan atau program studi, dan pengelolaan sumberdaya yang diperlukan.
  • Kerja sama harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.
  • Kerjasama yang dimakudkan pada Ayat (1) di atas adalah kerjasama pembelajaran dan atau kerjasama kewirausahaan antara universitas perwira purbalingga dengan perguruan tinggi lainnya baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
  • Kewirausahaan dapat dilaksanakan pada tingkat program studi, laboratorium, pusat studi, fakultas, dan ataupun tingkat universitas
  • Dalam hal perjanjian kerja sama dengan pihak lain yang berdasarkan hasil evaluasi unsur pengawas universitas ternyata berpotensi merugikan universitas, maka perjanjian kerja sama harus ditinjau ulang.
  • LKK sebagaimana disebutkan pada Ayat (1) dikoordinasikan dalam lembaga yang dibentuk oleh rektor.
  • Organisasi LKK terdiri atas pimpinan, sekretaris, tenaga ahli, dan tenaga administrasi.
  • Dalam rangka untuk mencapai keberhasilan kewirausahaan, LKK dapat membentuk inkubator wirausaha baru (Inwub)
  • LKK dipimpin oleh ketua dan secara operasional dibantu oleh sekretaris
  • Ketua dan sekretaris LKK diangkat dan diberhentikan oleh rektor
  • Dalam keadaan tertentu sepanjang masih memungkinkan, ketua LKK dapat merangkap jabatan lain.
  • Ketua LKK bertanggung jawab kepada rektor.
  • Masa jabatan ketua dan sekretaris LKK adalah 4 (empat) tahun dan setelah menyelesaikan masa jabatannya dapat diangkat kembali dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan berturut turut.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan mekanisme kerjasama diatur melalui keputusan rektor.